Dok: Humas Untar

Ketimpangan dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan masih menghadapi persoalan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hukum sering kali hanya menjerat pihak yang tercatat secara resmi dalam struktur perusahaan, seperti direktur formal, nominee, atau karyawan. Sementara itu, pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan dan menikmati keuntungan dari tindak pidana perpajakan belum sepenuhnya tersentuh oleh proses hukum.

Kondisi tersebut melatarbelakangi disertasi Nopriyandi yang berjudul “Beneficial Owner (Penerima Manfaat) sebagai Perluasan Subjek Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan berdasarkan Asas Keadilan” yang dipertahankan dalam sidang terbuka Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Jumat (05/06/2026) di Kampus I Untar.

Nopriyandi, yang saat ini bertugas sebagai Jaksa Utama Muda (IV/c) pada Satuan Khusus Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, resmi menjadi doktor ke-63 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Untar dengan IPK 3,99 dan predikat pujian.

Dalam pemaparannya, promovendus menekankan pentingnya perluasan subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan dengan memasukkan konsep beneficial owner sebagai pihak yang secara substantif mengendalikan dan memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan penegakan hukum yang selama ini lebih berfokus pada pelaku formal.

Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut didasarkan pada asas keadilan distributif, keadilan komutatif, serta prinsip due process of law, dengan pendekatan penafsiran progresif terhadap Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya melalui frasa “pihak lain”. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan yang lebih substantif dalam penegakan hukum perpajakan. (CS/YS)