Kampus Untar menjadi tuan rumah rembug nasional II Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat. Kegiatan yang mengambil tema Usulan Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Era Disruptif dibuka didampingi Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan di auditorium kampus Untar, Rabu (31/1). Rembug nasional II juga dihadiri antara lain pimpinan perguruan tinggi, pengurus asosiasi, akademisi, wakil pemerintah, dosen, dll. Tujuan rembug nasional Aptisi ini untuk memberikan catatan khusus perjalanan pendidikan Indonesia melalui diskusi dan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan diantaranya pimpinan perguruan tinggi, pengurus asosiasi profesi dan keilmuan, pengguna lulusan dll. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan kepada presiden sebagai analisa pengembangan pendidikan tinggi dan SDM Indonesia di masa sekarang dan akan datang. Ketua Umum Aptisi menyatakan melalui pertemuan ini dapat memberi gambaran kondisi perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Kita akan memberikan data dan fakta sebagai usulan kepada pemerintah ujarnya.
Sementara Rektor Untar mengharapkan agar rembug nasional ini dapat menghasilkan hal-hal yang positif untuk pengembangan perguruan tinggi swasta di Indonesia.Pertemuan ini penting untuk saling berbagi informasi, ide, dan gagasan untuk pendidikan di Indonesia, kata Rektor Untar. Selain mendengarkan paparan Ketua Umum Aptisi mengenai kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta di Indonesia juga hadir sebagai pembicara antara lain Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Dr. Dino Patti Djalal, Ketua Umum Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Dr. Ahmad Sudiro., SH., MH., MM., Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi ilmu Komputer Indonesia (Aptikom) Prof. Ir. Zainal Arifin Hasibuan., M.Sc., Ph.D., Ketua Umum PGRI Dr. Unifah Rosyidi., M.Pd dan Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Prof. Dr. Jurnalis Uddin, P.A.K.
Sebelumnya di acara yang sama, dilantik pengurus Aptisi Pusat diantaranya Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pemerintah.