Dok: Humas Untar – CS
Peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga medis dan fasilitas rumah sakit. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan dan operasional juga menjadi kebutuhan penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berkembang.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan Pemerintah Kabupaten Malaka dan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun, Nusa Tenggara Timur (NTT), ke Universitas Tarumanagara (Untar), Jumat (6/11/2026). Pertemuan di Kampus I Untar, Jakarta, itu membahas peluang kerja sama pengembangan SDM, khususnya di bidang manajemen rumah sakit.
Betun merupakan ibu kota Kabupaten Malaka yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah, bagian selatan Pulau Timor. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini menghadapi tantangan dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM, termasuk di sektor kesehatan.
dr. Oktelin saat menyampaikan sambutannya // Dok: Humas Untar – CS
Direktur RSUPP Betun dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, M.M., FISQua, yang juga alumni Program Studi Magister Manajemen Untar, menilai peningkatan kompetensi tenaga pengelola menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi rumah sakit di daerahnya.
“Tidak mungkin kami bisa berkembang kalau SDM-nya belum berkembang,” ujarnya.
Menurut Oktelin, tantangan yang dihadapi bukan hanya kebutuhan akan tenaga yang kompeten, melainkan juga keterbatasan akses pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit di wilayah perbatasan.
Karena itu, kesempatan melanjutkan pendidikan melalui skema yang lebih fleksibel dinilai dapat membantu tenaga rumah sakit meningkatkan kemampuan tanpa harus mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Kepala Lembaga Pembelajaran dan Inovasi Akademik Untar Dr. Ir. Steven Darmawan, S.T., M.T., menyampaikan keterbukaan Untar untuk menjajaki kerja sama pendidikan dan pengembangan kompetensi SDM.
Steven memperkenalkan sejumlah program studi yang berpotensi mendukung kebutuhan tenaga pengelola rumah sakit. Salah satu peluang yang dibahas ialah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni skema pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan maupun pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal.
Selain RPL, peluang pembelajaran daring turut menjadi perhatian. Bagi tenaga kesehatan di daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, fleksibilitas pembelajaran diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi.
Harapan serupa disampaikan Staf Ahli Bupati Malaka Bidang Hukum dan Pemerintahan Ferdinand Un Muti, S.Hut., M.Si. Ia berharap penjajakan dengan Untar dapat membuka peluang pengembangan SDM di Kabupaten Malaka, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga sektor lain sesuai kebutuhan daerah.
Pertemuan tersebut juga membahas kemungkinan pendampingan dan pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit.
Meski masih dalam tahap penjajakan, pertemuan ini membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan pendidikan di luar lingkungan kampus, termasuk di wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan akses.
Bagi RSUPP Betun, peningkatan kompetensi pengelola rumah sakit menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Malaka. (CS/YS)