Dok: Pusdiklat Untar
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan harus diimbangi dengan tanggung jawab etik, terutama dalam melindungi hak, keselamatan, dan martabat manusia yang menjadi subjek penelitian.
Pentingnya prinsip tersebut mengemuka dalam Webinar Nasional Etik Dasar Lanjut (Multidisiplin) dan Manajemen Sistem Informasi Manajemen Etik Penelitian Kesehatan (SIM-EPK) yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Universitas Tarumanagara (Untar) bekerja sama dengan Mandira Medika Integritas dan Edutechno IAPKY, secara daring pada 11–12 November 2026.
Direktur Mandira Medika Integritas Dr. dr. Bondan Agus Suryanto, S.E., M.A., Sp.DLP., AAK., menegaskan bahwa kemajuan penelitian kesehatan tidak cukup hanya diukur dari temuan ilmiah yang dihasilkan, tetapi juga dari penerapan prinsip etik dalam setiap tahap penelitian.
“Penelitian tidak hanya dituntut untuk menghasilkan temuan-temuan ilmiah, tetapi juga harus menghormati hak, keselamatan, martabat, dan kepentingan manusia sebagai subjek penelitian,” ujarnya.
Menurut Bondan, pengelolaan etik penelitian memerlukan pemahaman lintas disiplin dan sistem manajemen yang baik. Proses penelitian juga harus berada dalam pengawasan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) untuk memastikan perlindungan terhadap manusia yang terlibat sebagai subjek penelitian.
Ia menekankan bahwa etik penelitian bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan fondasi untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.
Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., menyambut baik penyelenggaraan webinar yang mengintegrasikan pemahaman prinsip etik dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan penelitian.
Menurutnya, perkembangan penelitian yang semakin melibatkan berbagai disiplin ilmu menuntut pemahaman etik yang lebih luas. Karena itu, peneliti perlu memahami tidak hanya prinsip dan standar etik, tetapi juga mekanisme pengelolaan serta pengawasan penelitian.
“Pendekatan multidisiplin ini sangat relevan karena tantangan penelitian saat ini semakin lintas bidang. Pemahaman terhadap pengelolaan SIM-EPK juga akan membantu proses telaah etik menjadi lebih tertib, transparan, dan efisien,” kata Amad.
Webinar tersebut membahas sejumlah aspek penting, antara lain prinsip dan standar etik penelitian, penyusunan protokol, persetujuan setelah penjelasan (informed consent), etik penelitian sosial dan humaniora, penelitian alat kesehatan dan laboratorium, serta manajemen risiko pada penelitian berisiko tinggi.
Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai peran Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN), khususnya dalam pembinaan, pemantauan, dan evaluasi KEPK, termasuk standar kelembagaan dan akreditasi komite etik.
Selain pembahasan konseptual, kegiatan ini memperkenalkan pengelolaan SIM-EPK, sistem berbasis digital yang memfasilitasi pengajuan dan proses telaah etik penelitian kesehatan secara daring.
Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses kaji etik sekaligus mendukung tata kelola penelitian yang lebih baik.
Webinar ini turut dihadiri Kepala Pusdiklat Untar sekaligus Ketua Panitia Dr. dr. Arlends Chris, M.Si., Sp.KKLP., AHK., Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untar Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si., serta perwakilan KEPPKN, IAPKY, dan peserta dari berbagai kalangan.
Melalui kegiatan ini, Untar bersama para mitra mendorong penguatan budaya penelitian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etik dan perlindungan terhadap manusia. (CJ/YS)