Berbincang soal politik memang tidak ada habisnya di kehidupan sehari-hari. Pakar Komunikasi Politik Universitas Tarumanagara, Anto Sudarto mengatakan pemerintah masih lemah dalam membangun komunikasi politik dan lebih menekankan pada politik komunikasi.

“Pemerintah lemah dalam komunikasi politik dan itu pernah disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya melihat pemerintah lebih menekankan politik komunikasi yaitu bagaimana pemerintah mengatur komunikasi dari publik,” ungkapnya.

Dalam diskusi daring Komunikasi Digital dalam Demokrasi, Kamis (10/12) Anto memaparkan politik komunikasi yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan dengan adanya undang-undang ITE. Undang-undang tersebut sangat membatasi ruang gerak publik untuk berekspresi di ruang sosial.

Dalam diskusi yang sama, FounderDrone Emprit dan pengamat media sosial Ismail Fahmi menuturkan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini menciptakan komunikasi masyarakat yang acak yang dapat mengakses siapapun tanpa memandang kelas dan jabatan.

Komunikasi digital yang telah terbangun dan masif merupakan potensi dengansignalyang dapat ditangkap oleh pemerintah untuk menciptakan demokrasi dalam ruang komunikasi digital. Publik melalui komunikasi digital bisa lebih terlibat dalam demokrasi, menyampaikan gagasan dan berbagai dinamika bernegara yang kemudian dapat menjadi pijakan pemerintah dalam membuat regulasi. (CA)