Program Magister Kenotariatan
Unggul dalam Hukum Bisnis
Bidang Keahlian
∎ Hukum Perusahaan dan Properti
Prospek Karir
1. Notary
2. Land Title Registry (PPAT)
3. Consultant
4. Class II Auction Officer
5. Academician
6. In-House Lawyer
Program Studi (Prodi) Magister Kenotariatan Untar terakreditasi Unggul dan dapat diselesaikan dalam 3 semester dengan keunggulan di bidang Hukum Korporasi dan Properti.
VISI FH UNTAR
Menjadi Fakultas Hukum Unggul di Asia Tenggara yang memiliki integritas, profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan pada tahun 2025.
MISI FH UNTAR
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan;
- Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasinya bagi masyarakat;
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dan penelitian bidang hukum yang telah dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kegiatan dunia usaha, dan;
- Mengembangkan kerja sama dan memanfaatkan ilmu hukum secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan fakultas dan meningkatkan integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan.
VISI PRODI MAGISTER KENOTARIATAN UNTAR
Menjadi Program Studi Magister Kenotariatan unggul yang memiliki integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan dalam bidang hukum perusahaan dan properti pada tahun 2025.
MISI PRODI MAGISTER KENOTARIATAN UNTAR
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran magister kenotariatan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI);
- Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan yang mendukung pengembangan hukum perusahaan dan properti, dan;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan dan penelitian yang telah dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha untuk mendukung kegiatan di bidang hukum perusahaan dan properti.
Kurikulum pembelajaran didesain untuk menghasilkan lulusan yang dapat berprofesi sebagai notaris handal dan profesional dengan keunggulan hukum korporasi dan properti yang dibimbing oleh dosen-dosen ahli, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang telah terbukti.
Fasilitas
Berita & Prestasi
Raih Doktor, Sulasi Rongiyati Soroti Putusan MK dan Hak Masyarakat Adat
Dok: Humas Untar - SV Sulasi Rongiyati secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanagara (Untar) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak-hak...
Raih Gelar Doktor, Moody Rizqy Syailendra Putra Bahas Perlindungan Data Pribadi di Era Big Data
Dok: Humas Untar - SV Moody Rizqy Syailendra Putra resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum Untar setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi Terkait Pemanfaatan Teknologi Big Data di Indonesia Dalam...
Kuliah Umum Guru Besar Bundeswehr München Bahas AI dan Hak Cipta
Dok: Humas Untar - WA Untar menyelenggarakan kuliah umum bersama merupakan guru besar Universitas der Bundeswehr Munchen Jerman, Prof. Dr. Stefan Koos yang membawakan topik “Artificial Intelligence (AI) dan Hak Cipta” di Auditorium Kampus I Untar, Rabu (20/11/2024)....
Rokhmin Dahuri Ajak Mahasiswa Untar Wujudkan Indonesia Emas
Dok: Humas Untar - DP Fakultas Hukum (FH) Untar mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. dalam kuliah umum dengan tema “Membangun Generasi Muda Berwawasan Global Menuju Indonesia Emas”, Rabu (11/9/2024) di...
Tim Untar Juara Umum Moot Court Hukum Publik Internasional
Tim Fakultas Hukum (FH) Untar berhasil meraih sejumlah penghargaan dalam Kompetisi Moot Court Hukum Publik Internasional, Internation 2024. Kegiatan diselenggarakan 14, 20, dan 21 Juli 2024 di kampus Untar. Kompetisi moot court ini dirancang untuk memberikan platform...
Ujian Disertasi Marlina Samosir Tegaskan Cabut Hak Politik Terpidana Korupsi
Dok: Humas Untar - LA Marlina Samosir menegaskan agar tidak ada toleransi kepada terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau menjabat sebagai pejabat publik. Hal tersebut dikaitkannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009...